Warga di Lombok Tengah Keluhkan Harga Pakan Ikan Nila, Komisi IV DPR Respons Cepat

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Mengakhiri kunjungan kerja di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) rombongan Komisi IV DPR menyambangi lokasi perbenihan dan perbesaran perikanan budi daya ikan nila di desa Bunkate, Kecamatan Jonggat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini yang memimpin para legislator dalam sambutannya mengapresiasi peningkatan produksi ikan nila setempat.
"Saya apresiasi atas prestasi ini, tidak hanya di desa Bunkate ini, tetapi juga desa lain. Negara punya tugas terus mengembangkan tentang quality control, bagaimana harganya ramah terhadap pembudidaya, menjamin ketersediaan pakan dan sebagainya," kata Anggia, Sabtu (18/2).
Dalam paparannya, Wakil Bupati Lombok Tengah Nursiah menyebutkan sektor perikanan air tawar di Desa Bunkate ini ditekuni 250 orang dengan total luas lahan 120 hektar.
"Produksi air tawar di desa Bunkate sebesar 87 ton per bulan atau 1044 ton per tahun, ini khusus di desa bundate. Dengan produksi yang cukup tinggi ini sudah jauh dari peningkatan perekonomian, meningkatkan pendapatan usaha air tawar di Utara, khususnya Desa Bunkate," papar Nursiah.
Dalam sesi diskusi, seorang warga desa Bunkate menjabarkan sejumlah masalah yang diharapkan warga bisa mendapatkan solusi.
“Ini masalah irigasi, kedua, masalah pakan ikan selalu naik, mohon ada solusi. Ketiga masalah peningkatan SDM supaya dari hulu sampai hilir masalah produksi sampai hasil pengolahan beri pelatihan. Untuk peningkatan produksi, memang sudah cukup. Mohon bagaimana caranya supaya ada kincir,” tutur warga.
Merespons hal ini, Anggota Komisi IV Fraksi PAN dapil NTB I Muhamad Syafrudin meminta secara langsung kepada Dirjen Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu yang juga hadir di lokasi mendampingi rombongan.
Komisi IV DPR RI respons cepat permasalahan yang dihadapi pembudidaya nila di Desa Bunkate, Lombok Tengah
- Langkah Mendes Yandri Berhentikan TPP Dinilai Bukan karena Like and Dislike
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus
- DPR Sebut Ada Dugaan Pemalsuan Putusan dalam Perkara Alex Denni
- Legislator PKS Sebut Hak Pekerja PT Sritex Bisa Segera Dipenuhi
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
- Netty Prasetiyani DPR Ingatkan Pentingnya Ketahanan Keluarga Dalam Mencapai Indonesia Emas 2045