Warga Dua Kecamatan Golput
300 Ribu Warga Pesisir Kabupaten Bekasi Tolak Mencoblos saat Pilbup
Rabu, 01 Februari 2012 – 11:43 WIB

Warga Dua Kecamatan Golput
BEKASI - Minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati Sa’duddin asal PKS kepada wilayah bagian utara Kabupaten Bekasi memantik kekecewaan. Pasalnya, warga yang tinggal di sana jauh dari sentuhan pembangunan. Seperti akses jalan rusak, fasilitas pendidikan buruk, tak ada Penerangan Jalan Umum (PJU) serta minimnya fasilitas kesehatan. Mereka ingin membentuk wilayah otonom sendiri. Ironis memang, lantaran daerah utara Kabupaten Bekasi kaya akan minyak dan gas tapi minim dengan sentuhan pembangunan. Bayangkan, akibat minimnya fasilitas dan kesehatan, membuat warga Kecamatan Muara Gembong dan Kecamatan Tarumajaya lebih nyaman berobat dan menyekolahkan anaknya ke DKI Jakarta atau Kota Bekasi.
Merasa dianaktirikan, membuat ratusan ribu warga yang tinggal di pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Bekasi tidak akan mencoblos atau golput (golongan putih, Red) dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Bekasi yang akan digelar pada 12 Maret 2012 mendatang. Untuk diketahui, bagian pesisir utara Kabupaten Bekasi terdiri dari 13 kecamatan.
Baca Juga:
Yakni, Kecamatan Tarumajaya, Babelan, Muara Gembong, Cabang Bungin, Sukawangi, Tambelang, Sukakarya, Sukatani, Tambun Utara, Tambun Selatan, Pabayuran, Cibitung dan Kecamatan Karang Bahagia. Sebelumnya, 13 kecamatan sejak 2005 lalu berjuang ingin memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Bekasi.
Baca Juga:
BEKASI - Minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati Sa’duddin asal PKS kepada wilayah bagian
BERITA TERKAIT
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus
- RUU PSK, Muslim Ayub Nilai LPSK Harus Hadir di Daerah Rawan Seperti Aceh dan Papua
- Rapat di DPR, Imparsial Kecam Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya