Warga Geruduk Kantor Bupati Lombok Barat, Dirut PT AMGM Jadi Sasaran

"Perusahaan ini dihajatkan untuk meringankan beban ekonomi rakyat, tetapi justru mencekik rakyat akibat tingginya tarif," tegasnya.

Selain itu, massa menurut adanya transparansi alur dan mekanisme pemanfaatan retribusi sampah di PT AMGM.

Poin ketiga, mereka meminta tim pengawas perusahaan PT AMGM untuk melakukan audit independen soal pengelolaan dana keuangan di perusahaan tersebut.

Pada poin keempat, mereka meminta agar PT AMGM meperjelas arah dana alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Menurut para aktivis ini, PT AMGM ini wajib menyalurkan dana CSR kepada warga lingkar sumber mata air dari perusahaan.

"Poin kelima kami minta agar Dirut ini dicopot sesuai rekomendasi DPRD Lombok Barat yang ditangani oleh 8 fraksi dari 9 fraksi," ucapnya.

Selain itu, Pemda Lombok Barat juga diminta agar mendesak PT AMGM menyetorkan deviden anggaran perusahaan tahun 2023.

Hal itu untuk menutup potensi penyalahgunaan dalam pemanfaatannya oleh Dirut PT AMGM.