Warga Harus Antre Berjam-jam untuk Dapatkan Gas Elpiji

Dewan Komisi II menolak dan meminta pengeluaran kartu kendali ditunda. Kemarin (2/10), hearing antara Komisi II, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Hiswana Migas digelar di gedung DPRD. Belum ada titik temu kejelasan kartu kendali apakah jadi dikeluarkan atau tidak.

Umar Faruk, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah. Hanya saja saat ini belum ada kekuatan hukum untuk membuat kartu kendali.

"Saat ini sebaiknya kita pending dulu pembuat kartu kendali, kita data saja dulu mana warga yang benar-benar bisa mendapatkan gas 3 kg. Dan data UMKM yang menerima gas ini setiap bulannya," katanya.

Menurut Faruk, pihaknya harus memperbaharui Perda sebelumnya, agar siapa yang berhak membeli gas 3 kg jelas.

"Dinas terkait mendata saja terlebih dahulu," katanya.

Wakil ketua Komisi II DPRD Kota Jambi Sutiono mengatakan, penyaluran gas subsidi untuk rumah tangga dan UMKM dipisahkan.

"Untuk rumah tangga ngambil dipangkalan, UMKM bisa dibeli dipangkalan SPBU yang tersedia gas,” imbuhnya.

Sutino menyebutkan, sebagai Wakil Komisi II dan dari Fraksi PDIP menolak adanya rencana pembuatan kartu kendali, karena secra aturan, dasar hukummnya tidak ada. Terlebih itu akan menjadi gejolak baru ditengah masyarakat.