JPNN.com 
Warga Indonesia Timur Gelar Unjuk Rasa di Depan Gedung KPU dan Bawaslu
jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Indonesia timur yang tergabung dalam Aksi Penyelamat Demokrasi hari ini menggeruduk kantor KPU untuk berunjuk rasa.
Unjuk rasa itu terkait rekapitulasi ulang pemilihan anggota DPRD DKI, KPU Kota Jakarta Utara Terkait Putusan MK Nomor 09-01-1411/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Para pengunjuk rasa menilai rekapitulasi ulang itu cacat formil dan tidak sesuai dengan amar putusan Mahakam Konstitusi.
Aksi masyarakat ini memblokade Jalan Imam Bonjol dan meminta agar perwakilan mereka diterima oleh pihak KPU RI.
" Sebanyak 20% warga DKI ini etnis ras melanesia yakni dari NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua," ujar koordinator aksi Sandri Rumanama
Aksi berjalan kurang lebih 3 jam di depan KPU-RI dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan masa melakukan orasi silah berganti dan membakar ban bekas di depan jalan.
Massa juga berteriak agar KPU-RI tidak mengesahkan hasil pleno rekapitulasi ulang Jakarta Utara karena dianggap cacat.
"Jangan sampai disahkan masa KPU mengesahkan hasil proses yang inkonstitusional," teriak masa
Pengunjuk rasa menilai rekapitulasi ulang pemilihan anggota DPRD DKI cacat formil dan tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi.
- Komisi B DPRD DKI Tegaskan Subsidi Air Hanya untuk Masyarakat Kecil
- DPRD DKI Dukung Program Water Purifier PAM Jaya
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Reses DPRD DKI, Alia Noorayu Laksono Serap Aspirasi Masyarakat Jakarta Timur.
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
.jpeg)
