Warga Mampu Diminta Kembalikan BLSM

jpnn.com - JAKARTA–Kesalahan data penerima Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM) memang sangat mungkin terjadi. Akibatnya dana BLSM yang ditujukkan bagi keluarga miskin, justru dinikmati keluarga mampu.
Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri mengakui kesalahan data dan distribusi itu tak bisa dihindari. Jumlahnya tidaklah banyak, tetapi kesalahan tersebut harus segera diluruskan.
”Saya mengimbau penerima dana BLSM yang merasa dari keluarga mampu dapat lebih proaktif dengan mengembalikan dana tersebut,” ujarnya di kantornya, Jakarta, Jumat, (26/7).
Menurutnya, penggunaan dana BLSM itu dioperasionalkan melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Keluarga yang memiliki KPS memiliki hak mendapatkan tiga perlindungan sosial yakni, dana BLSM, pembagian beras miskin (raskin), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Kartu tersebut dibagikan pada keluarga tidak mampu melalui pelayanan PT Pos Indonesia. Dengan ditujukkan pada alamat dan nama yang sesuai data pemilik KPS.
”Data pemilik KPS itu dilakukan melalui survei yang sangat tertib. Namun tetap saja ada kesalahan yang tak bisa dihindari,” imbuhnya.
Dengan begitu, tambah Salim, bagi keluarga mampu yang memiliki KPS bisa segera mengembalikan. Selanjutnya, KPS itu akan diserahkan ke warga yang lebih berhak setelah datanya diperbaharui.
”Hingga saat ini tercatat ada 876 ribu penerima BLSM yang belum mencairkan dana kompensasi itu,” terangnya.
JAKARTA–Kesalahan data penerima Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM) memang sangat mungkin terjadi. Akibatnya dana BLSM yang ditujukkan
- Berkunjung ke Blok M, Rano Karno Kaget
- Profil Tony Blair, Mantan PM Inggris yang Jadi Dewas Danantara
- Driver Ojol Minta Bantuan Hari Raya, Modantara Berkomentar Begini
- Dirjen Bina Adwil Beri Pembekalan Retret Kepala Daerah di Magelang
- Komitmen untuk Lingkungan Keberlanjutan, Pertamina Meraih Penghargaan PROPER dari KLH
- Beragam Kelenturan Kebijakan Seleksi PPPK 2024, Honorer Jangan Lagi Dikorbankan