Warga Muhammadiyah Tolak Rencana Boikot Pilpres 2019

jpnn.com, JAKARTA - PP Muhammadiyah merasa kecewa dengan keputusan politik yang menetapkan presidential threshold 20-25 persen. Sebab, peluang majunya capres dari parpol-parpol kecil semakin tipis sehingga bisa dipastikan hanya dua pasangan calon yang bakal bersaing.
"Kalau PT 20-25 persen sudah pasti tinggal dua paslon. Padahal yang diinginkan umat ada tiga paslon seperti yang terjadi di Pilkada Jakarta. Jujur saja kami kecewa berat,” kata Sekjen Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) Azrul Tanjung kepada JPNN.com, Minggu (23/7).
Walaupun kecewa, tapi Muhammadiyah harus menerima keputusan politik tersebut. Apalagi proses yang berjalan di DPR RI sudah sesuai aturan.
Muhammadiyah, lanjutnya, menolak bila ada pemboikotan Pilpres 2019 karena itu sudah melanggar undang-undang.
"Namanya politik memang tidak bisa diduga. Contohnya Pilkada Jakarta, pasangan yang tidak dijagokan malah tampil sebagai pemenang. Kita doakan saja, mudah-mudahan yang terpilih sesuai harapan rakyat," tandasnya.
Tokoh Muhammadiyah ini mengimbau agar para elite politik untuk tidak mengajarkan rakyat jadi pemberontak.(esy/jpnn)
PP Muhammadiyah merasa kecewa dengan keputusan politik yang menetapkan presidential threshold 20-25 persen. Sebab, peluang majunya capres dari parpol-parpol
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Puasa Energi: Menjalani Ramadan dengan Gaya Hidup Berkelanjutan
- Yusril: Kemungkinan MK Juga Batalkan Parliamentary Threshold
- Wow, Muhammadiyah Bikin Ojek Online, Hadir di 70 Kota
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat