Warga Natuna Tuntut Jaminan Keamanan dan Kompensasi dari Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan masyarakat Natuna meminta adanya jaminan dan kompensasi dari pemerintah karena Bandara Raden Sadjad Ranai dijadikan sebagai lokasi karantina bagi WNI yang dipulangkan dari Wuhan, Tiongkok.

"Salah satunya ada kompensasi yang diberikan pemerintah jika hal-hal itu terjadi," kata Saleh usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, di Komisi IX DPR, Selasa (4/2).

Aspirasi itu, menurut politikus PAN ini, akan disampaikan pada pemerintah pusat karena itu tuntutan yang wajar.

Selain itu, kata dia, masyarakat Natuna juga menuntut agar pemerintah peduli terhadap mereka. Kepedulian itu salah satunya ditunjukkan dengan adanya perwakilan pemerintah pusat yang berkantor di sana selama masa karantina berlangsung.

"Mereka menginginkan agar bukan hanya sekadar seremonial, tapi berbaur dengan masyarakat. Sehingga masyarakat yakin ini aman," kata Saleh.

Dalam pertemuan dengan Bupati Natuna tersebut, Komisi IX DPR juga menawarkan beberapa hal selain mengapresiasi keikhlasan masyarakat dan Pemda Natuna yang telah menerima ratusan WNI dari Wuhan di daerahnya.

Komisi IX, lanjut Saleh, mendorong pemerintah untuk segera mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan di Natuna, dalam bentuk program konkret berupa pembangunan rumah sakit, puskesmas, penyediaan tenaga medis.

"Ini akan kami dorong di Komisi IX. Bukan barter, tapi bentuk penghormatan karena mereka mengikhlkaskan daerahnya jadi lokasi karantina," kata Saleh. (fat/jpnn)