Warga OKU Demo di KPK, Minta Kasus Normalisasi Danau Seketi & Tunjangan Rumdis DPRD Diusut

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan demonstran yang mengatasnamakan masyarakat Kabupaten OKU Sumatera Selatan berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Kali ini massa membawa spanduk dan bendera merah putih untuk meminta lembaga antirasuah itu memproses laporan pengaduan dugaan korupsi di Kabupaten OKU.

Koordinator aksi, Hery Jaya mengatakan dugaan korupsi itu yakni pada proyek nasional normalisasi Danau Seketi dan temuan BPK dugaan korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten OKU Sumatera Selatan.

Untuk mengungkap kasus tersebut dia meminta KPK memproses hukum oknum yang diduga terlibat yakni Kepala Dinas PUPR dan oknum anggota DPRD Kabupaten OKU.

"Penjarakan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten OKU, kontraktor pemenang tender proyek fiktif yaitu proyek nasional normalisasi Danau Seketi, serta aktor intelektual di balik pemenang tender yang diduga kuat adalah oknum anggota DPRD Kabupaten OKU dan pihak lainnya yang terlibat," kata Hery Jaya dalam keterangan resmi yang diterima JPNN hari ini.

Kemudian pihaknya juga meminta KPK memproses hasil Laporan BPK RI yang menemukan adanya dugaan pemborosan anggaran di DPRD Kabupaten OKU.

BPK RI menemukaan dugaan pemborosan anggaran tunjangan rumah dinas sebesar Rp 5.924.358.950 dan tunjangan transportasi sebesar Rp 1.889.600.000. Adapun total pemborosan dari dua sektor tersebut sekitar Rp 7.775.958.350.

“Kami mendesak KPK segera tetapkan tersangka dugaan kasus di Sekretariat DPRD Kabupaten OKU dimana hasil temuan BPK tersebut belum ada pengembalian kerugian negara satu rupiah pun,” kata Hery Jaya.