Warga Riau Serbu Istana Negara, Minta Kapolri Copot Kapolda
jpnn.com - JAKARTA - Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam 'Gerakan Melawan Asap Riau' menggeruduk Istana Negara pada Jumat (18/9). Mereka mendesak pemerintah menindak tegas pelaku pembakar lahan dan hutan di Provinsi Riau.
Dalam tuntutannya, para pengunjuk rasa meminta pemerintah tidak mengistimewakan perusahaan-perusahaan besar yang diduga terlibat melakukan pembakaran lahannya, antara lain PT SMG dan PT RAPP Group. Pemerintah diminta berani mencabut izinnya karena hasil citra satelit di kawasan kosesi perusahaan itu juga terdapat banyak titik api.
"Kami menuntut pemerintah untuk segera melakukan penindakan hukum dan mencabut hak izin usaha semua perusahaan yang telah melakukan pembakaran lahan secara sengaja," kata salah seorang koordinator, Muzi dalam orasinya di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/9).
Dalam orasinya, Muzi menuntut Kapolri memimpin langsung langkah penegakan hukum agar menimbulkan efek jera. Bahkan mereka menuntut supaya Kapolri mencopot Kapolda Riau yang dinilai gagal dan tidak bersugguh-sungguh melakukan penegakan hukum di wilayah teritorial hukum yang dipimpinnya.
Hadir di tengah-tengah pengunjuk rasa anggota Komisi E DPRD Provinsi Riau, Ade Hartanti yang juga turut berorasi menyerukan penindakan secara tegas serta mencabut izin usaha perusahaan raksasa.
"Kami datang kesini untuk menuntut hak masyarakat Riau yang telah dirampas oleh segelintir yang dijadikan untuk memperkaya diri, sehingga kami masyarakat Riau menjadi korban, hak untuk menghirup udara segar kami dirampas," ujar Ade. (fat/jpnn)
JAKARTA - Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam 'Gerakan Melawan Asap Riau' menggeruduk Istana Negara pada Jumat (18/9).
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ketua Fraksi PKS: Penurunan Biaya Haji Kado Manis untuk Jemaah di Awal 2025
- Sekjen PKS Habib Aboe: Layanan Haji Harus Berkelas
- Heikal Safar: Program Makan Bergizi Gratis Bentuk Kemanusiaan Adil dan Beradab
- Mendes Yandri Sebut Dana Desa 2025 Difokuskan untuk Atasi Kemiskinan hingga Stunting
- Bantah Kabar Dirut Mangkir dari Panggilan KPK, Hutama Karya Siap Kooperatif & Terbuka
- Kasus Pemerasan Penonton DWP, Polri Beri Sanksi Demosi Lagi Seorang Personel