Warga Tak Punya KTP, Kumpul Kebo pun Biasa

Warga yang tinggal di kampung itu dianggap liar. Mereka yang sebagian besar bekerja serabutan seperti pemulung, tukang becak, tukang ojek, atau buruh itu tidak mau pindah. Yang menyuruh pindah adalah Pemprov DKI. Sebab, lahan yang di atasnya berdiri Kampung Beting itu sebenarnya menjadi hak PT Kotindo Karya. Pemprov DKI telah menerbitkan surat izin penunjukan penggunaan tanah tersebut untuk PT Kotindo Karya pada 1976. Sebenarnya, sudah ada surat perintah bongkar dari wali kota Jakarta Utara pada 1991.

Karena dianggap liar, secara administratif, Kampung Beting tak diakui. Akibatnya, warga di sana tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan untuk warga miskin.  Anehnya, saat pemilu lalu, di sana ada tiga TPS (tempat pemungutan suara). Bahkan, warga di sana juga merasakan pembagian uang BLT (bantuan langsung tunai) beberapa bulan sebelum pemilu diadakan. "Sekarang BLT-nya berhenti," ucap pria yang akrab disapa Bang Cardo itu,  lantas tersenyum.

Perilaku warga di Kampung Beting, kata Ricardo, juga cenderung bebas, tidak terkontrol. Aksi kriminal marak. Menurut Ricardo, banyak warga yang kumpul kebo atau tinggal bersama tanpa status perkawinan yang jelas. Jumlah warga pun tidak tentu. Tetapi,  diperkirakan sekitar 720 kepala keluarga (KK). Jika ditotal, jumlah penduduk di sana sekitar 2.900 jiwa. "Sebagian besar  pendatang," imbuhnya.

Warga yang dianggap liar (karena tidak ber-KTP), miskin, ditambah lagi dengan perilaku mereka yang tidak peduli dengan norma itulah yang membuat Kampung Beting menjadi lahan subur bagi jual-beli bayi. "Jika kemarin ramai-ramai di TV 25 anak dijual, sekarang sudah ada 26 anak yang dijual sejak 1990," tutur Ricardo yang pernah menjadi pegawai bank itu. Dia menambahkan, mayoritas yang dijual adalah anak para PSK (pekerja seks komersial) yang dulu menjadi penghuni Panti Sosial Karya Wanita Teratai Harapan Kramat Tunggak. Panti itu memang menampung sebagian besar PSK Kramat Tunggak yang ditutup.