Warga Tionghoa Diajak Masuk Birokrasi

JAKARTA - Warga Tionghoa berbondong-bondong masuk di jajaran birokrasi dengan menjadi PNS (pegawai negeri sipil)? Itulah yang diharapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Andi Mattalatta menjelang hari raya Imlek yang diperingati besok (26/1).

Andi menyatakan, partisipasi warga Tionghoa sama pentingnya dengan partisipasi warga Indonesia lainnya. Mereka selama ini dikenal kuat menjadi pilar penggerak ekonomi. ''Tentu akan positif juga di birokrasi,'' katanya kepada Jawa Pos.

Menurut menteri dari Partai Golkar itu, roda ekonomi Indonesia tidak bisa berjalan sendiri tanpa didukung stabilitas politik, sosial, dan kepastian hukum. ''Saya mengibaratkan ekonomi seperti kendaraan yang bisa jalan, jika jalan licin. Nah, jalan licin itu adalah stabilitas politik, ekonomi, dan kepastian hukum,'' jelasnya. Karena itu, supaya ekonomi berjalan baik, faktor-faktor tersebut harus diperhatikan.

Dia menambahkan, siapa pun tidak perlu ragu berkiprah di pemerintahan. ''Sebab, kita tidak pernah diskriminatif terhadap ras. Karena kita akan menyambut sebagai saudara. Anda boleh berdarah Eropa, India, maupun Arab. Tapi, status secara yuridis adalah Indonesia,'' tegasnya.