Warga Tunisia Kembali Protes

Sesuai dengan konstitusi yang berlaku di republik paling utara Benua Afrika itu, pemerintahan sementara Tunisia punya waktu 60 hari untuk menjalankan kepemimpinan. Setelah itu, mereka harus menyelenggarakan pemilihan presiden (pilpres) untuk menunjuk kepala negara baru. Seiring terbentuknya pemerintahan baru, pemerintahan sementara akan bubar.

Kendati unjuk rasa anti pemerintah sempat memacetkan ibu kota, kantor PM menyatakan bahwa rapat perdana kabinet Tunisia akan tetap dihelat sesuai dengan jadwal. Rencananya, rapat tersebut diadakan pada pukul 15.00 waktu setempat. "Sejauh ini, tidak ada perubahan jadwal," kata juru bicara kantor PM dalam wawancara telepon dengan Associated Press kemarin.

Untuk menegakkan keamanan terkait dengan gelombang unjuk rasa yang juga muncul di beberapa kota lain, jam malam tetap diberlakukan. Tapi, pemerintahan Ghannouchi mengurangi durasi jam malam dan mengubah pemberlakuannya. Mulai kemarin jam malam berlaku sejak pukul 20.00 sampai 05.00. Semula jam malam diberlakukan mulai pukul 18.00 sampai 07.00.

Sejak terbentuk, pemerintahan sementara Ghannouchi memang terus bergolak. Bahkan, politikus 69 tahun itu terpaksa keluar dari RCD demi memenangi dukungan rakyat. Demikian juga dengan Presiden Sementara Foued Mebazaa. Tapi, Selasa lalu (18/1) empat menteri kabinet baru tetap memilih mundur dari jabatan mereka. Sebab, serikat dagang terbesar negeri tersebut tidak mengakui pemerintahan sementara. (hep/c10/dos)