Waria Ogah Ditipu Politisi

Karena itu, meski hari pemungutan suara Pemilu 2009 makin dekat, Yuli dan teman-temannya sesama waria belum mengambil sikap. ’’Sementara ini, kami kembalikan ke teman-teman sendiri. Tapi, kalau nanti ada yang janjinya konkret, mungkin saja kami mau mendukung,’’ katanya.

 

Di gedung parlemen, belasan wakil Forum Komunikasi Waria Se-Indonesia itu diterima sejumlah anggota komisi IX. Di antaranya, Rudianto Tjen (FPDIP), Sonny Sumarsono (FPDIP), dan Rustam Effendy (FPAN). Mereka menerima sejumlah rekomendasi yang dihasilkan Pertemuan Nasional I Waria, 18–23 Januari 2009, di Tapos, Jawa Barat.

 

"Kami minta DPR mendesak pemerintah agar menjamin perlindungan hukum bagi waria,’’ kata Ketua Forum Komunikasi Waria Wilayah Barat Merlin Sopian. Waria asal Malang itu mengungkapkan, sampai sekarang, waria tetap mengalami diskriminasi.

 

Praktiknya, lanjut Merlin, mencakup lapangan pekerjaan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, serta kekerasan dari kelompok masyarakat, aparat kepolisian, dan Satpol PP. ’’DPR harus menyusun UU antidiskriminasi yang meliputi sebanyak-banyaknya dimensi, termasuk gender,’’ ujarnya. Saat ini memang sudah ada UU antidiskriminasi, tapi sebatas ras dan etnis.