Warisan SBY Seharusnya Jadi Modal Kuat Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan, Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sebenarnya memiliki modal yang kuat membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depan.

Sebab, di akhir pemerintahan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang rata-rata pertumbuhan ekonomi selama memerintah di angka 6,5 persen bisa menjadi modal dasar Jokowi melanjutkan pembangunan.

“Saat serah terima jabatan 2014 pertumbuhan ekonomi kurang lebih 5,2 persen itu sebenarnya modal dasar bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,” kata Syarif dalam diskusi “Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/10).

Dia mengatakan, pembangunan yang telah dilakukan selama 10 tahun di era SBY menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan Jokowi untuk melanjutkannya.

Namun, kata dia, pemerintahan Jokowi masih harus diperbaiki. “Apa yang dilakukan pemerintahan sekarang ini sudah banyak juga yang cukup bagus, dan positif tetapi masih banyak juga yang perlu untuk kami berikan masukan,” ujarnya.

Misalnya di ketidakseimbangan kebijakan fiskal dan infrastruktur. Dia melihat, pembangunan infrastruktur menyebabkan semua sumber daya pemerintahan diarahkan kepada satu sektor itu saja.

Namun, lanjut dia, pembangunan itu hanya dinikmati oleh sebagian kecil saja oleh para pelaku ekonomi. “Mungkin lima atau 10 tahun ke depan baru ada feed back ada trigger ekonominya. Nah inilah yang sebenarnya yang harus dipahami,” paparnya.

Sementara, lanjut Syarif, rakyat itu membutuhkan hasil pembangunan sekarang. Kalau rakyat butuh sekarang, maka inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

“Sekali lagi inilah yang berakibat suatu ketidakseimbangan kebijakan fiskal,” ungkapnya.

Dia mengatakan, jika melihat implementasi kebijakan fiskal yang ada saat ini sudah mulai defisit. Nah, kata Syarif, pemerintah sekarang bingung bagaimana menutupinya defisit Rp 500 triliun sementara waktu sudah memasuki bulan Oktober.

“Jadi sekali lagi ini harus betul-betul dievaluasi oleh pemerintah supaya ada perbaikan yang lebih bagus. Kami mendorong ekonomi jangan sampai berkisar 5,1 persen,” katanya. (boy/jpnn)