Warning dari Azis Soal Kelompok Radikal di Ibu Kota Negara, Densus 88 Diminta Gerak Cepat
jpnn.com, JAKARTA - Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, tak lepas dari sindikasi berkumpulkan ‘kelompok hitam’ yang setiap saat melancarkan teror seperti terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan dan peristiwa di Mabes Polri.
Warning dari Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Tim Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Mabes Polri untuk lebih jeli dalam melakukan gerak dan pemetaan.
Di sisi lain, Azis meminta Kementerian dan Lembaga terkait mampu menekan paparan paham radikal yang kerap ditawarkan kelompok tertentu kepada kaum hawa atau perempuan dewasa ini.
“Pemetaan yang sudah dilakukan selama ini cukup baik. Tetapi awas kecolongan. Warning ini berdasarkan beberapa sinyal yang mengarah pada upaya-upaya teror. Tegas tetapi terarah,” ujar Azis Syamsuddin dalam siaran pers pada Kamis (8/4/2021).
Tiga DPO yang kini tengah diburu oleh Densus 88 yang ditengarai berada di wilayah Jakata dan kawasan satelit penyangga Ibu Kota sudah menjadi rahasia umum.
Azis menyebut hal itu berbekal dari data penangkapan dan terbongkarnya sejumlah kasus dan penangkapan di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang akhir Maret 2021.
“Sudah ada DPO-nya. Data pekan lalu juga sudah menjadi bukti sebarannya ada di kawasan Jakarta Selatan, Tangerang sampai Bekasi. DPR meminta Polri khususnya Densus 88 mampu menekan pergerakan kelompok ini," pinta Azis Syamsuddin.
Dari informasi yang disampaikan Mabes Polri tiga terduga teroris tersebut berinsial yakni ARH (48) yang berlokasi di Pesanggrahan Jakarta Selatan, NF (35) di Jagakarsa Jakarta Selatan, dan YI alias Jr (53) di Pasar Minggu Jakarta Selatan.
Tiga DPO yang kini tengah diburu oleh Densus 88 yang ditengarai berada di wilayah Jakata dan kawasan satelit penyangga Ibu Kota sudah menjadi rahasia umum.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online