Warning dari DPR Kepada PT KAI Terkait Insiden 2 LRT Bertabrakan
jpnn.com, JAKARTA - Insiden dua Light Rail Transit (LRT) yang bertabrakan pada Senin 25 Oktober 2021, pukul 12.30 WIB mendapat respons dari anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim.
Abdul Hakim mengingatkan PT KAI untuk transparan dalam merespons insiden tersebut. Dia menyebut proyek LRT termasuk dalam program Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Dalam pembangunan LRT ini, PT KAI telah mendapat PMN sebesar Rp 2,7 triliun. Ini uang rakyat, kami berharap PT KAI bekerja secara transparan, jangan main-main,” tegas Abdul Hakim, Rabu (27/10).
Dia meminta PT KAI memberikan pertanggungjawaban kepada publik terkait penggunaan dana termasuk insiden 2 LRT bertabrakan.
Abdul Hakim juga mendorong untuk melakukan uji coba selanjutnya.
Dia meminta Dirut KAI turut dalam ujicoba tersebut. Abdul juga mengingatkan agar pengerjaan proyek ini bukan hanya mengejar target saja, tetapi harus dipastikan bahwa LRT ini aman dan nyaman bagi publik nantinya.
Lebih lanjut, politikus PAN ini mengingatkan agar PT KAI dan BUMN lain yang terlibat dalam proyek ini tidak sekadar mengejar target dan memberi laporan yang baik-baik saja ke atasannya baik ke Menteri BUMN maupun ke Menteri Perhubungan. PT KAI harus memberikan progres ujicoba LRT yang transparan.
“PT KAI juga harus memberikan laporan mitigasi paska insiden ini terutama di hadapan Komisi VI DPR RI nantinya. Karena proyek LRT ini berisiko tinggi, teknologi rumit dan dibangun secara elevated. Mitigasi risikonya harus lebih kuat dan disampaikan ke kami secara lebih transparan,” kata Abdul Hakim yang juga Presiden Klub Persik Kediri ini.
Insiden dua Light Rail Transit (LRT) yang bertabrakan pada Senin 25 Oktober 2021, pukul 12.30 WIB mendapat respons dari anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim.
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- 4 Hari Libur Nataru, 175.594 Penumpang Keluar Masuk Stasiun Daop 4 Semarang
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Hari Kedua Angkutan Nataru, KAI Divre III Palembang Angkut 6.254 Penumpang