Warning KPK untuk Wakil Gubernur Lampung

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Selasa (26/11). Lebaga antirasuah itu pun meminta mantan bupati Lampung Timur tersebut bersikap kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, penyidik sudah pernah memanggil Chusnunia pada Rabu lalu (20/11). Namun, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mangkir.
"Kami ingatkan saksi memenuhi panggilan penyidik sebagai kewajiban hukum, dan memberikan keterangan secara benar," kata Febri.
KPK memanggil Nunik -panggilan akrab Chusnunia- dalam rangka penyidikan kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Statusnya adalah saksi bagi tersangka atas nama Hong Arta John Alfred alias HA yang juga bos PT Sharleen Raya (JECO Group).
"Kami jadwalkan ulang pemeriksaan untuk Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Halim sebagai saksi untuk HA dalam kasus suap terkait proyek di Kemterian PUPR. Jadwal pemeriksaan sebelumnya Rabu, 20 November 2019," kata Febri.
KPK menduga Hong menyuap sejumlah pihak antara lain Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary serta anggota DPR 2014-2019 Damayanti Wisnu Putranti terkait pekerjaan proyek infrastruktur Kementerian PUPR. Hong adalah tersangka ke-12 dalam kasus ini.
Sebelumnya KPK telah menjerat 11 tersangka dalam kasus hasil operasi tangkap tangan (OTT) itu. Di antaranta adalah
Bupati Halmahera Timur 2016-2021 Rudi Erawan, Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, Amran Hi Mustary, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng, serta dua staf Damayanti yaitu Julia Prasetyarini Dessy A Edwin.
Tersangka lainnya adalah para anggota DPR 2014-2019 yang menerima suap. Nama-namanya Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, serta Yudi Widiana.(tan/jpnn)
KPK kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dalam rangka penyidikan kasus suap proyek Kementerian PUPR.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Febri Nilai Dakwaan Terhadap Hasto Menyimpang dari Fakta Hukum
- Usut Kasus CSR BI, KPK Periksa 2 Anggota DPR dari Nasdem
- KPK Panggil Billy Beras Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
- Pembayaran Vendor Proyek Retrofit PLTU Bukit Asam Dieksekusi Perusahaan Hengky Pribadi
- Pelapor Klaim Miliki Bukti Kuat Dugaan 4 Kasus Korupsi Jampidsus
- Jadi Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah Bongkar 4 Poin Krusial di Dakwaan KPK