Warning Terakhir Sebelum Reshuffle

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan serta-merta mengocok ulang kabinet. Ada tahap-tahap yang dilalui para menteri yang dievaluasi sebelum di-reshuffle.

 

Staf Khusus Presiden Bidang Informasi Heru Lelono mengatakan, sebenarnya reshuffle tidak perlu dilakukan, asal para menteri memiliki kinerja dan integritas sesuai dengan harapan presiden. Jika tidak bisa memenuhi syarat, presiden tidak langsung mengganti menteri yang dianggap berkinerja buruk. "Mungkin yang moderat adalah diberi surat, bukan peringatan, supaya ada perbaikan," kata Heru di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (25/10).

 

Jika upaya evaluasi sudah tidak bisa, lanjut Heru, baru dilakukan reshuffle. "Kalau semua bekerja dengan baik, tidak perlu reshuffle, itu yang terbaik. Tapi, kalaupun harus (reshuffle), kenapa tidak," jelasnya.

 

Heru menambahkan, SBY diberi amanah lima tahun memimpin pemerintahan. Sebagai pemegang hak prerogatif, presiden bisa mengevaluasi menteri kapan saja yang tidak dibatasi periode waktu. "Presiden bisa melakukan evaluasi kapan saja, tidak perlu satu tahun dua tahun," katanya. Evaluasi juga tidak selalu dimaknai sebagai reshuffle.