Warteg Beromzet di Bawah Rp 550 Ribu Per Hari Bebas Pajak

"Kebijakan ini tidak hanya berlaku di Provinsi DKI Jakarta saja, melainkan juga berlaku diseluruh kabupaten atau kotamadya di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah," kata Iwan.

Dalam perda terkait telah disepakati batas minimal restoran yang tidak terkena pajak yaitu restoran atau warung makan yang memiliki omzet Rp200 juta per tahun ke bawah, atau Rp 16,6 juta per bulan atau Rp 550 ribu per hari. Kesepakatan ini dicapai dari hasil pembahasan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI dan rapat kerja Komisi C DPRD DKI bersama pihak  Eksekutif dan koperasi warteg (Kowarteg) pada tahun 2011 lalu.

Nilai tersebut naik tiga kali lipat dari rancangan perda pajak restoran yang menetapkan batas tidak kena pajak omset kurang dari Rp 60 juta per tahun, atau Rp5 juta per bulan atau Rp167 ribu per hari. Dan lebih tinggi 7 kali lipat dari Perda No. 8/2003 yang menetapkan omset kurang dari Rp30 juta per tahunk, atau Rp2,5 juta per bulan atau Rp83 ribu per hari. (rul)