Wasekjen Demokrat: Kenapa Buru-Buru Bahas RUU Pemilu?

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon heran, kenapa pembahasan RUU Pemilu mesti dilakukan secara terburu-buru?

"Pemilu kan baru saja selesai. Ngapain juga kita buru-buru bahas RUU Pemilu lagi. Lebih baik jangan tergesa gesa diputuskan. Apalagi ada beberapa point krusial yang mau diubah," kata Jansen kepada jpnn.com, Kamis (11/6).

Dia menegaskan bahwa Pemilu bukan soal kepentingan partai politik semata. Malah yang utama harus diperhatikan dari proses demokrasi itu adalah persoalan suara rakyatnya.

Oleh karena itu, banyak pihak yang harus didengar sebelum memutuskan RUU Pemilu.

"Terkait soal Parlemen Threshold, menurut kami, empat persen yang sekarang ini sudah pas dan tepat. Tidak ketinggian juga tidak kerendahan. Ini angka moderat yang bisa mengakomodir semua suara di Indonesia ini," ucap Jansen.

Jika angkanya dinaikkan terlalu tinggi, lanjut pria asal Sumatera Utara ini, dipastikan akan banyak suara rakyat yang hangus dan terbuang.

Padahal Indonesia ini bangsanya beragam. Pilihan politik masyarakatnya di Pemilu juga ikut menjadi majemuk, dan bermacam-macam.

Kalau PT dinaikkan, maka keragaman tersebut berpotensi tidak terakomodir di parlemen karena suaranya hilang. Padahal perbedaan itu juga harus diakomodir sehingga mereka punya saluran untuk bersuara. BIla hal ini tidak diperhatikan justru dampaknya bisa berbahaya.
 
"Jika melihat dampak dari Pemilu kemarin, harusnya soal Presidential Threshold yang angkanya perlu diubah dan direlaksasi agar tidak lahir lagi dua pasangan calon Presiden yang dampaknya sangat luar biasa membelah masyarakat," tutur Jansen.