Wasekjen PDIP: Bubarkan KIH dan KMP !

Lebih jauh Basarah mengatakan, setiap kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang baik harus didukung, dan kalau tidak baik harus diprotes. Menurutnya, hal yang sama juga dilakukan saat PDIP 10 tahun berada di luar pemerintahan.
"Kami dulu bukan oposisi, tapi berada di luar pemerintahan. Kami berbagi tugas. Pak SBY menjalankan kekuasaan nasional, kami bertugas mengawasi jalannya kekuasaan nasional," katanya.
Menurutnya, hanya hitungan jari kebijakan SBY yang ditolak PDIP saat berada di luar kekuasaan. Sedangkan puluhan bahkan ratusan kebijakan malah didukung, sehingga membuat SBY selamat tanpa cacat politik hingga akhir jabatan.
"Sewaktu kita di luar pemerintahan kita tidak ada mengajak parpol lain, tidak ada oposisi koalisi, karena maksud kita bukan untuk menjatuhkan Pak SBY," kata Basarah. (boy/jpnn)
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan, regrouping partai politik setelah Joko Widodo-Jusuf Kalla dilantik sebagai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bank DKI Ajak Publik Tunggu Hasil Forensik Digital Bareskrim Polri
- 3 Hakim Kasus Suap Pembebasan Ronald Tannur Dituntut Penjara Sebegini
- Korban Dokter Kandungan Cabul di Garut Bertambah, Polisi Lakukan Pendalaman
- Petugas CAT Tes PPPK Tahap 2 Jangan Coba 'Main Mata' dengan Honorer
- PT SMI - eMudhra Berkolaborasi Hadirkan Identitas Digital dan Keamanan Siber Terlengkap di Indonesia
- Desa Mukti Sari Memanfaatkan Limbah Ternak untuk Kemandirian Energi