Wasekjen PDIP: Jika Atut Salah, Rano Karno Gubernur

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ahmad Basarah menanggapi enteng adanya pernyataan yang menyinggung agar PDIP dan Rano Karno bersabar terkait kursi gubernur Banten, pasca pencegahan Ratu Atut Chosyiah pergi ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebab, tanpa diincarpun, Rano Karno yang kini menjabat wakil gubernur Banten akan menjadi gubernur bila proses hukum di KPK menyatakan Ratu Atut bersalah. Lagipula, saat ini Ratu Atut masih berstatus saksi.

"Jadi pernyataan Bamsoet itu berlaku untuk semuanya, bukan hanya pak Rano Karno selaku wagub Banten. Jadi bila nanti terbukti Bu Atut bersalah ya otomastis Pak Rano akan menggantikannya," kata Ahmad Basarah di Gedung DPR Jakarta, Rabu (23/10).

Basarah mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berjalan di KPK dan tidak ada pihak yang boleh mencampurinya.

Basarah juga tidak ingin proses hukum yang dihadapi oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Chosyiah, dianggap Golkar sebagai celah bagi Rano mengincar posisi gubernur Banten.

"Jadi jangan dilihat sebagai upaya Pak Rano menjadi Gubernur Banten menggantikan Gubernur Ratu Atut. Kita harus hormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah," tuntasnya.

Sebelumnya politikus Golkar di DPR, Bambang Soesatyo meminta Rano Karno dan PDIP menahan diri supaya koalisi Golkar PDIP dalam memenangkan Pilkada Banten tetap berjalan dengan baik.

"Saya minta Rano Karno dan PDIP menahan diri, jangan sampai koalisi PDIP-Golkar di Banten ini jadi rusak. Bagaimana pun juga kita ingin meningkatkan hubungan ini untuk 2014. Jangan nafsu kekuasaan ini masuk ketika Atut belum jadi tersangka," pinta Bambang Soesatyo.(fat/jpnn)