Waskita Karya Diminta Ganti Rugi Korban Meninggal di Brexit
jpnn.com - JAKARTA – Massa dari Jaringan Rakyat Korban dan Tim Advokasi Tol Brexit menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT Waskita Karya, Jakarta, Senin (25/7) siang.
Aksi demo dilakukan untuk menyikapi meninggalnya beberapa pemudik di Tol Brexit saat Lebaran lalu. Dalam aksinya, para demonstran melontarkan beberapa pemintaan pada Presiden Joko Widodo.
“Jokowi segera memberhentikan secara tidak terhormat M Choliq sebagai Dirut Waskita Karya. Karena sudah memberikan informasi yang tidak benar kepada Presiden Jokowi yang akhirnya berdampak buruk kepada gagalnya pemerintahan dalam menjalankan pelayanan terhadap rakyat Indonesia,” ujar koordinator aksi La Ode Kamaludin.
Mereka juga meminta BPK RI segera melakukan audit investigasi dalam proyek jalan tol Pejagaan-Pemalang. Sebab, diduga ada bagi-bagi fee dalam proyek tersebut.
“Waskita Karya untuk segera bertanggung jawab melakukan penyelesaian ganti rugi atas korban yang meninggal di sepanjang pintu Tol Brexit,” tambah La Ode.
Dia menilai, peristiwa itu memalukan negara, terutama Jokowi. Mereka tidak rela Presiden Jokowi menjadi tumbal dalam pascaperesmian Tol Brexit Dia menambahkan, proyek pembangunan jalan tol tersebut sempat mangkrak selama 20 tahun karena terhambat mengenai pembebasan lahan.
Tol Pejagan-Pemalang ini dimiliki bersama antara PT Waskita Toll Road melalui perusahaan induk PT Waskita MNC Trans Jawa Toll Road.
Tetapi, sambung La Ode, Waskita Toll Road kemudian mengakuisisi kepemilikan ruas tersebut seluruhnya. Mereka juga mengakuisisi dua ruas tol Trans Jawa lainnya.
JAKARTA – Massa dari Jaringan Rakyat Korban dan Tim Advokasi Tol Brexit menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT Waskita Karya, Jakarta,
- Lihat, Sikap Mayor Teddy Saat Prabowo Memperkenalkannya ke Joe Biden
- Arogansi Ivan Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Berujung Bui, Ini Pelajaran!
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas untuk Hadapi Kecurangan & Penyimpangan
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas dan Pengelolaan Risiko Demi Cegah Kecurangan
- Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Punya Kedekatan dengan Aparat? Kombes Dirmanto: Jangan Digiring
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN