Waspada! Jelang Pilkada Izin Pengelolaan Hutan Diobral

Waspada! Jelang Pilkada Izin Pengelolaan Hutan Diobral
Direktur Eksekutif Walhi Abet Nego Tarigan menjadi pembicara pada diskusi bertema Asap dan Sengsara di Jakarta, Sabtu (19/9). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA--Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengingatkan penegak hukum dan pemerintah untuk jeli pada  pemberian izin yang masif dilakukan pemerintah daerah.  Menurut Direktur Eksekutif Walhi Abet Nego Tarigan, mudahnya pemberian izin itu terjadi terutama jelang pelaksanaan pilkada.

"Ini kan sudah jadi rahasia umum, jelang pilkada pasti pemberian izin makin banyak. Coba lihat sendiri mulai dari sekarang," ujar Abet dalam diskusi 'Asap dan Sengsara' di Cikini, Jakarta, Pusat, Sabtu (19/9).

Abet mengatakan, adanya kemudahan izin itu juga diakui sejumlah pelaku usaha perhutanan saat ditemui Walhi. Dari pengakuan para pengusaha itu, ujarnya, diketahui dana yang dikucurkan bisa mencapai Rp 1 miliar demi mendapatkan izin pengelolaan hutan dari oknum pemda setempat.

"Sejumlah pengusaha sampaikan untuk sekitar per 1.000 hektar, mereka bisa mengeluarkan dana sekitar Rp 1 miliar," imbuhnya. Abet tidak merinci identitas perusahaan yang mengakui hal tersebut.

Kini, kata Abet, menjadi tugas pemerintah untuk mengawasi praktek kemudahan pemberian izin tersebut. Terutama jelang pilkada serentak, Desember mendatang. (flo/jpnn)

 


JAKARTA--Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengingatkan penegak hukum dan pemerintah untuk jeli pada  pemberian izin yang masif dilakukan pemerintah


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News