Waspada! Jelang Pilkada Izin Pengelolaan Hutan Diobral
jpnn.com - JAKARTA--Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengingatkan penegak hukum dan pemerintah untuk jeli pada pemberian izin yang masif dilakukan pemerintah daerah. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Abet Nego Tarigan, mudahnya pemberian izin itu terjadi terutama jelang pelaksanaan pilkada.
"Ini kan sudah jadi rahasia umum, jelang pilkada pasti pemberian izin makin banyak. Coba lihat sendiri mulai dari sekarang," ujar Abet dalam diskusi 'Asap dan Sengsara' di Cikini, Jakarta, Pusat, Sabtu (19/9).
Abet mengatakan, adanya kemudahan izin itu juga diakui sejumlah pelaku usaha perhutanan saat ditemui Walhi. Dari pengakuan para pengusaha itu, ujarnya, diketahui dana yang dikucurkan bisa mencapai Rp 1 miliar demi mendapatkan izin pengelolaan hutan dari oknum pemda setempat.
"Sejumlah pengusaha sampaikan untuk sekitar per 1.000 hektar, mereka bisa mengeluarkan dana sekitar Rp 1 miliar," imbuhnya. Abet tidak merinci identitas perusahaan yang mengakui hal tersebut.
Kini, kata Abet, menjadi tugas pemerintah untuk mengawasi praktek kemudahan pemberian izin tersebut. Terutama jelang pilkada serentak, Desember mendatang. (flo/jpnn)
JAKARTA--Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengingatkan penegak hukum dan pemerintah untuk jeli pada pemberian izin yang masif dilakukan pemerintah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menko AHY-Mentrans Siapkan Kawasan Transmigrasi Barelang, 68 KK Warga Rempang Terima SHM
- Kemenag Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional Naik 10% pada 2025
- Seluruh Fraksi Komisi I DPR Sepakat Bawa RUU TNI ke Paripurna untuk Disahkan Jadi UU
- Great Eastern Life Indonesia-OCBC Luncurkan GREAT Legacy Assurance, Ini Keuntungan & Manfaatnya
- Menko AHY Serahkan Sertifikat Hak Milik kepada 68 KK Warga Rempang
- Civitas Academica UGM Tolak RUU TNI, Rakyat Harus Melawan