Waspada Klaster Covid-19 Pascalebaran, Begini Saran Sultan Kepada Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Klaster Covid-19 di area pemukiman mulai bermunculan di sejumlah wilayah ibu kota pascalibur lebaran IdulfFitri 1442 Hijriah.
Salah satu contoh terjadi di kawasan RT 03 RW 03, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang terpaksa menerapkan mini lock down.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (SBN) meminta pemerintah sampai ke tingkat paling bawah RT/RW untuk dapat berpartisipasi.
“Pemotongan rantai sebaran Covid-19 harus dimulai dari tingkatan keluarga. Jadi, selain keaktifan pemerintahan di lingkungan RT/RW perlu pula didukung oleh partisipasi publik itu sendiri,” ujar Sultan dalam melalui keterangan tertulis pada Rabu (26/5/2021).
Menurut SBN, jika ada masyarakat yang merasakan gejala atau melakukan kontak dengan pasien positif maka harus melaporkan diri kepada pihak kesehatan setempat.
Sultan menyebut ada beberapa hal saat ini yang mesti ditingkatkan, yaitu mengejar tingkat vaksinasi kepada umur lansia dan memasifkan sebanyak-banyaknya langkah tes-lacak-isolasi di daerah-daerah rawan atau yang memiliki pasien terinfeksi yang tinggi.
Adapun menurut data satgas penanganan Covid-19 saat ini (data terakhir 24/5) telah ditemukan kasus baru sebanyak 5,907 kasus dengan total secara keseluruhan telah menembus angka 1,78 juta kasus dengan 1,64 juta yang sembuh dan 49,455 ribu meninggal dunia.
“Dari data tersebut angka rata-rata penambahan per minggunya masih tinggi yaitu 5,297 kasus. Dan, saya yakin belum semua orang yang terinfeksi telah terinput secara data. Maka pemerintah harus segera melakukan tracing kepada klaster-klaster baru yang berpotensi menambah penyebaran dimasyarakat,” tegas Sultan.
Sultan menyarankan posko Covid-19 sebaiknya mulai melakukan skenario pengendalian sesuai status zonasi tingkat RT masing-masing.
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini
- Wamendagri Bima Sebut DPRD Bisa Dukung Target Pemerintah
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan