Waspadai Bisnis Seks Terselubung

Sedangkan pengamat Kebijakan Publik asal Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Djaka Badrayana menuturkan berbagai permasalahan sosial yang bersembunyi di balik usaha salon dan spa serta refleksi dan message harus mendapat perhatian serius pemda. Dia juga meminta pengawasan tidak bersifat instan dan sporadis. Melainkan sistematis dengan mendalami akar permasalahan.

”Terpenting harus dikaji secara konprehensip berbagai permasalahan yang ada. Di sisi lain ini bisnis namun di sisi lain juga mendatangkan PAD tapi ada juga tenaga kerja yang dipikirkan. Pendekatannya harus berdasar komitmen pemda untuk melakukan kajian agar permasalahan mendapat solusi efektif,” terangnya.

Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Tangsel Sigit Widodo mengatakan kalau PAD yang terserap dari berbagai bisnis kepariwisataan itu pada 2010 mencapai 42,8 miliar. ”Untuk tahun ini kami ditargetkan untuk meraih PAD dari bisnis kepariwisataan ini Rp 50 miliar,” terangnya. Jumlah itu meningkat berlipat-lipat dari dua tahun atau 2009 yang hanya Rp 10,3 miliar.

Untuk menangkal kesewenanga aparat pemda menggangu usahanya, dalam waktu dekat ini kalangan pengusaha Kota Tangsel yang berbisnis kepariwisataan termasuk pengusaha salon dan spa serta refleksi dan message dalam waktu dekat ini akan membentuk wadah yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Itu diungkapkan, Andre S salah seorang tim 9 pembentukan organisasi Perhimpunan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PPHRI) Kota Tangsel.