Waspadai Calon KPK Pembela Jaksa dan Polisi

Kenapa calon dari Polri dan Jaksa sebaiknya tidak menjadi pimpinan KPK" Febri menyatakan, ada alasan normatif mengapa KPK seharusnya tidak diisi dari dua lembaga itu. Secara historis, KPK dibentuk karena kegagalan polisi dan jaksa dalam memberantas korupsi. Apalagi, tantangan KPK ke depan adalah membersihkan korupsi di institusi kepolisian dan jaksa. "KPK tidak boleh menjadi Kapolsek Kuningan ataupun Kejari Kuningan," tegasnya.

Secara singkat, calon pimpinan KPK Chairul Rasyid adalah bakal calon dari kalangan Polri. Sebelum mencalonkan diri, purnawirawan polisi berpangkat inspektur jendral itu pernah menjajal bursa Gubernur Jawa Tengah namun gagal sebelum mendaftarkan diri ke KPU. Sementara Sutan Bagindo Fahmi pernah menjadi asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara. Jaksa ini, pernah mendapatkan sanksi disiplin organisasi saat menangani kasus Adelin Lis.

Wakil ketua fraksi PDIP Gayus Lumbuun menambahkan, peluang adanya setting bahwa harus ada nama-nama tertentu yang lolos ke DPR bisa saja terjadi. Namun, FPDIP tidak akan tinggal diam. Seleksi dua nama terakhir yang nantinya akan dilakukan di komisi III DPR akan digelar setransparan mungkin. "Kami akan mengesampingkan faktor-faktor setting tadi," kata Gayus.

Pria yang juga anggota komisi III DPR itu menyatakan, seorang pimpinan KPK tidak dituntut berani mati atau berani hidup. Justru, pimpinan KPK nantinya adalah orang yang berani dipenjara. Karena, saat nanti pimpinan KPK yang baru akan mempersoalkan sebuah personil institusi negara, dia akan berurusan dengan lembaga tempat personil itu berada. "Pimpinan KPK akan dipersoalkan apapun, termasuk masa lalunya," kata Gayus.