Waspadai, Jualan Kasus HAM Papua
Selasa, 02 Desember 2008 – 11:50 WIB
JAKARTA – Integrasi bangsa Indonesia harus terus dipelihara dan dijaga. Saat ini salah satu ancaman disintegrasi terbesar adalah di wilayah Papua. Apalagi, kini mulai banyak operator-operator yang menjual kasus-kasus HAM di Papua untuk mendapatkan perhatian dunia internasional. Direktur HAM dan Kemanusiaan Wiwik Setiawati Firman mengemukakan bahwa masalah-masalah HAM di Papua sudah jauh membaik sejak 2004 lalu. “Memang hingga kin masih ada beberapa kasus yang disoroti dunia internasional, tapi kita juga terus mengupayakan langkah-langkah penyelesaian,” ujarnya di kantor Deplu, Jakarta. Kasus ini sempat semakin mencuat ketika dibentuk kaukus International Perlemen for West Papua di Inggris. Meski hanya dihadiri oleh dua orang anggota parlemen Inggris yang tidak signifikan, kelompok yang menjual kasus HAM Papua ini mengatakan bahwa dunia internasional berada dibelakang kemerdekaan Papua. Selain kasus Yusak Pakage juga ada masalah HAM Alex Wanda, yang mengaku bahwa dia bersama pacarnya Helen Wangi dilecehkan oleh oknum aparat marinir di Papua.
Beberapa persoalan yang muncul antara lain masalah pemenjaraan Filep Karma dan Yusak Pakage yang divonis 15 tahun penjara. Yusak juga dianiaya dengan karena mata kirinya dipukul oleh aparat. “Ini yang sedang kami dorong agar diproses. Hukuman terhadap keduanya juga banyak dipertanyakan karena hanya mengibarkan bendera Bintang Kejora,” lanjutnya.
Baca Juga:
“Ini yang harus dipahami dan diluruskan. Kami juga berkepentingan untuk menyelesaikan kasus-kasus di Papua, sehingga nanti dunia internasional bisa melihat bahwa tanah Papua telah damai,” lanjutnya.
Tanggal 1 Desember sendiri diperingati sebagai hari kemerdekaan Papua yang ditandai dengan pengibaran bendera bintang kejora. Laporan dari Papua, Senin (1/12) telah terjadi konsentrasi massa. Namun situasi tetap dapat dikendalikan.
Baca Juga:
“Asintel sudah mengatakan bahwa kejadiannya tidak seperti itu. Tapi kita akan dorong biar dibuat BAP dan keputusan pengadilan yang memutuskan hal tersebut karena kasus ini telah masuk sorotan,” imbuhnya.
JAKARTA – Integrasi bangsa Indonesia harus terus dipelihara dan dijaga. Saat ini salah satu ancaman disintegrasi terbesar adalah di wilayah
BERITA TERKAIT
- Kasus SPPD Fiktif, Polda Riau Sita Rumah Diduga Milik Bang Uun
- Digikomfest 2024 Dorong Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah
- Kapolres Banyuasin Membagikan Makanan Bergizi Gratis untuk Siswa SDN 13 Air Kumbang
- Camat Diminta Lebih Peka Atasi Isu Wilayah dan Penyusunan Anggaran
- Tanah Longsor di Padang Lawas, 4 Orang Meninggal Dunia
- Irjen Andi Rian Kerahkan 1.471 Personel Kawal Pemungutan Suara Pilkada 2024 di Sumsel