Waspadai Kecurangan Ditingkat Kecamatan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan berbagai pihak untuk mewaspadai tahap rekapitulasi hasil pemilu presiden (pilpres). Terutama pada lima hari rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dinilai paling rawan. Sebab, di tahap itulah mulai banyak intimidasi dan politik uang (money politics).

"Akan ada intimidasi, godaan, dan rayuan. Yang paling fatal adalah di tingkat kecamatan. Itu harus diproteksi dari kemungkinan intervensi pihak mana pun," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Kantor KPU Jakarta.

Hal itu, lanjut Hafiz, disebabkan rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah signifikan. Jumlahnya mencapai ribuan suara. "Kalau di tingkat TPS, agak sulit karena banyak orang yang menyaksikan. Lagi pula, jumlah pemilih di tingkat itu kecil. Paling banyak 500 orang," ujarnya.

Apalagi, tambah Hafiz, penghitungan suara di PPK dilakukan dengan merekap angka. Bukan penghitungan per surat suara seperti yang dilakukan di tingkat TPS. "Melakukan manipulasi dengan mengubah data sangat mudah. Hanya mengganti angka dan mengondisikan saksi-saksi," ungkapnya.

Karena itu, KPU akan meminta kepolisian untuk mengawasi rekapitulasi suara di tingkat PPK dengan ekstra ketat. "Saya sudah minta bantuan Kapolri supaya di tingkat kecamatan ada petugas yang melakukan pengamanan. Jangan sampai ada yang bermain-main di sana. Kami ingin akurasi hasil pilpres terjaga," katanya.