Waspadai, Mafia Anggaran Gerogoti APBD 2016?

jpnn.com - MATARAM – APBD Provinsi NTB tahun 2016, disinyalir, telah digerogoti oleh mafia anggaran. Kecurigaan ini menguat berdasarkan fakta-fakta yang dipaparkan oleh Fraksi PDIP DPRD NTB.

Diungkapkan, ada perbedaan alokasi anggaran ketika APBD masih dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) hingga komisi teknis DPRD NTB dengan hasil evaluasi APBD oleh Kementrian Dalam Negeri (Mendagri).

“Anehnya, dana yang telah disetujui DPRD yang terhormat ini hilang setelah turunnya evaluasi Mendagri,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB Made Slamet, kemarin.

Ini mensinyalir, ada pihak-pihak tertentu yang dicurigai telah mengotak atik alokasi anggaran yang sebenarnya sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif. APBD “rasa baru” itu yang kemudian dievaluasi oleh Mendagri. “Kita akan pertanyakan ini ke pimpinan,” kata Made Slamet seperti dilansir Lombok Post (Grup JPNN).

Hal senada disampaikan anggota Fraksi PDIP Ahmad Yadiansyah. Lebih rinci, ia memaparkan beberapa alokasi anggaran yang raib tersebut. Diantaranya, anggaran untuk sejumlah ormas, OKP maupun stake holder lainnya seperti PSSI, Menwa, dan KNPI.

“Kita menyayangkan alokasi anggaran yang sebenarnya sudah disepakati itu justru tidak masuk,” katanya.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB Muhammad Amin pun angkat bicara menyikapi hal tersebut. Semua yang namanya APBD murni maupun perubahan, kata Amin, pasti melalui pembahasan. Hasil paripurna dibawa untuk ditetapkan ke Mendagri. Dibawa oleh Banggar bersama-sama dengan eksekutif.

“Pembahasan anggaran itu selalu melalui mekanisme dan prosedur penetapan,” katanya.