Waspadai Penggiringan Opini Revisi UU Ormas!

JAKARTA - Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri mengatakan masyarakat perlu mewaspadai penggiringan opini terhadap revisi Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Pasalnya, aksi kekerasan yang dilakukan Ormas bisa saja dijadikan pembenaran untuk melakukan revisi.

"Masyarakat perlu paham dan waspada terhadap penggiringan wacana, seolah-olah solusi dari kekerasan yang dilakukan oleh berbagai ormas adalah UU Ormas. Padahal, sudah sejak lama kita punya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang sudah lebih dari cukup untuk melakukan penindakan," kata Ronald kepada JPNN, Sabtu (18/2) malam.

Ronald menjelaskan KUHP sudah lebih dari cukup untuk menjerat pelaku, yang turut serta, yang memerintahkan suatu tindak kejahatan, ataupun yang menyatakan permusuhan ataupun kebencian terhadap suatu golongan secara terbuka di muka umum.

"Masalahnya, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian mau atau tidak. Kepolisian sendiri masih harus berhadapan dengan persoalan incapacity dan rasio jumlah polisi dan jumlah penduduk yang tidak seimbang," ucapnya.