Waspadai Permainan Pengambilalihan Inalum!
Selasa, 19 Februari 2013 – 07:27 WIB
Kerawanan kedua, yang bisa merugikan Pemprov Sumut dan 10 Pemkab/Pemko di sekitar Danau Toba, adalah soal model pengelolaan. Potensi permainan bisa terjadi, yakni kongkalikong antara aknum petinggi di pusat, dengan pihak swasta.
Kongkalikong ini tujuannya memberi kesempatan kepada pihak swasta agar bisa digandeng BUMD, sebagai konsorsium perusahaan yang dibentuk Pemprov dan 10 pemda. Pasalnya, kata Marwan, ketika konsorsium yang dibentuk pemda ini menggandeng swasta, maka nantinya swasta itu lah yang akan lebih banyak mengeruk keuntungan.
Menurut mantan anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) dari DKI Jakarta itu, mestinya pemerintah pusat ikut membantu mencarikan dana bagi konsorsium perusahaan daerah, agar bisa ikut mendapatkan jatah saham PT Inalum. Caranya, bisa saja pinjam dana ke bank. Jadi, menurut Marwan, konsorsium pemda tak perlu menggandeng swasta.
Alasan Marwan, pihak swasta yang digandeng pun mendapatkan dana dari pinjaman ke bank. Dan pihak bank, kata dia, akan dengan gampang memberikan pinjaman karena PT Inalum merupakan perusahaan yang sudah jalan dan sudah mapan.
JAKARTA - Proses pengambilalihan pengelolaan PT Indonesia Aluminium (Inalum) dari konsorsium perusahaan Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA), oleh
BERITA TERKAIT
- MR. DIY Bakal Melantai di Bursa, Tawarkan Saham Mulai Rp 1.650
- Bintang Sempurna Meraih 3 Penghargaan di Asian Print Awards 2024
- Kementerian BUMN Setorkan Dividen ke Negara Rp 85,5 Triliun, Optimistis Meningkat 2025
- Pertamina Temukan Sumur MNK, Peneliti: Bagus, Ini Upaya untuk Tingkatkan Produksi
- Mendes Yandri Optimistis Desa Mampu Penuhi Bahan Baku Protein Program Makan Bergizi Gratis
- Kembangkan Bisnis, Anak Usaha ABMM Akuisisi Perusahaan Logistik Global Asal Prancis