Waspadai Politisasi Kebijakan Jelang Pilkada 2024

Sementara itu anggota Bawaslu Lampung Gistiawan mengatakan terdapat titik rawan Pilkada 2024, khususnya di Kota Bandarlampung.
"Titik rawan di Bandarlampung bukan saja tentang daftar pemilih tetap (DPT), tetapi juga netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi satu bagian paling harus diawasi oleh pengawas pemilu serta masyarakat," ujarnya.
Dia pun mengatakan bahwa Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan pengawasan tanpa ada dukungan dari masyarakat Lampung.
"Mari menyatukan tekad bahwa sukses pemilu bukan hanya berada di tangan penyelenggara, tetapi kerja sama semua elemen masyarakat," katanya.
Gistiawan juga mengatakan bahwa pendaftaran bakal calon kepala daerah yang diusung partai politik, dibuka pada Agustus.
"September penetapan calon, selanjutnya kampanye dan seterusnya, kami harap di Lampung tidak banyak pelanggaran yang terjadi," ucapnya. (Antara/jpnn)
Pegiat pemilu Abdullah Dahlan menilai sangat penting mewaspadai politisasi kebijakan jelang Pilkada 2024.
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang
- Gubernur Herman Deru Instruksikan Bawaslu Sumsel Awasi Ketat PSU Pilkada Empat Lawang
- Dugaan Politik Transaksional ke Oknum Penyelenggara Pilkada Papua Bakal Dilaporkan ke KPK
- Menjelang PSU, Calon Bupati Parimo Nizar Rahmatu Dilaporkan ke Bawaslu
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Kasus Dugaan Politik Uang Jelang PSU Pilkada Barito Utara, 9 Orang Ditangkap
- Wamendagri Ribka Kunjungi Siak demi Pastikan Kesiapan PSU Berjalan Lancar Sesuai Rencana