Waspadai Politisi Pemilik Media

Gun Gun menjelaskan aturan kampanye yang ada dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu belum mencukupi dan hanya mengatur kampanye pemilu sehingga perlu ada revisi. "Artinya setelah masuk tahapan Pemilu. Sementara aturan kampanye/publisitas politik di luar fase Pemilu masih belum diatur secara jelas di Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Prilaku Siaran (P2SPS),"katanya.

Direktur Literacy Institute ini juga mengakui sejak awal ada agenda setting yang terselubung dalam pemberitaan. Media yang memberitakan dimanfaatkan untuk kepentingan politik.  "Dalam pendekatan perspektif hirarki pengaruh, maka organisasional media dalam hal ini kepemilikan akan sangat memanfaatkan momentum bagi kepentingan ekonomi dan politiknya. Terlebih saat owner memiliki interest pada jabatan-jabatan publik strategis seperti presiden,"jelasnya. (awa/jpnn)