Webinar MIPI Mengulas Heboh Protes Keras Bupati Kepulauan Meranti

Soni Sumarsono mengungkapkan, semangat dari otonomi daerah adalah desentralisasi dan demokratisasi.

Ujung dari semangat tersebut yaitu menyejahterakan rakyat Indonesia serta pemanfaatan potensi daerah dan lokal yang ada.

Penjelasan pada kasus Kepulauan Meranti, hal yang dia soroti terkait hubungan keuangan pusat dan daerah, khususnya terkait Transfer Pusat-Daerah (TPD) dan Transfer Antar Daerah (TAD).

"Mekanismenya sebenarnya sudah bagus, strukturnya juga sudah oke ya di dalam konteks secara konsepsi. Bagaimana membangun hubungan keuangan pusat dan daerah itu yang refleksi dari pola-pola yang dilaksanakan melalui pola-pola transfer pusat dan daerah, ya, tidak ngomong jumlah dulu," terang Soni.

Dikatakan, dari segi pendapatan TPD dan TAD muncul dana perimbangan yang di dalamnya termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) terkait sumber daya alam.

Dari dana itu, Kabupaten Kepulauan Meranti merasa "terzolimi" karena DBH Migas yang diterima sedikit, sehingga terjadi protes.

"Isunya sebenarnya ini adalah proses transparansi," tegasnya.

Guru Besar FISIP Universitas Hasanuddin Amin Arsyad menambahkan, penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah diperlukan sebagai upaya gotong royong untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang ditetapkan.