Webinar MIPI Mengulas Hubungan Demokrasi, Desentralisasi, dan Otonomi Daerah

“Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Narasumber lainnya, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Eko Priyo Purnomo menyampaikan, otonomi daerah merupakan kemampuan suatu daerah atau masyarakat untuk memerintah secara mandiri dalam entitas politik yang lebih besar. Itu diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan karakteristik budaya, sejarah, dan geografis mereka yang unik.

“Prinsipnya adalah otonomi memastikan bahwa daerah itu punya kemampuan menyelesaikan problemnya berdasarkan potensinya, kemudian memastikan potensi itu juga tadi, achieve (menggapai), kesejahteraan kepada masyarakat,” ujar Eko.

Ketua Umum (Ketum) MIPI Bahtiar mengatakan, tema webinar terkait masa depan otonomi daerah ini memang dipersiapkan untuk dihadirkan dalam beberapa sesi dengan para narasumber ilmuwan dari kampus-kampus di Indonesia.

Apalagi pemerintah mencita-citakan pada tahun 2045 bisa menjadi Indonesia Emas. Pemerintah Indonesia diharapkan bisa menjadi negara maju di dunia.

“Menurut kami patut dibicarakan secara serius, apalagi kita menuju 2045. Bangunan sistem pemerintah daerah ini tentu dinamis, berkembang, sesuai dengan perkembangan pemerintahan baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional,” ungkap Bahtiar, yang saat ini menduduki jabatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Bahtiar melanjutkan, kekuatan pemerintahan dengan sistem yang tersedia tak sekadar hanya mengandalkan peran dari pemerintah pusat.

Dia mengharapkan peran dari pemerintah daerah (pemda) yang secara solid membantu pemerintah pusat untuk membangun Indonesia melalui sistem otonominya.