Webinar MIPI Mengulas Komparasi Pemerintahan Indonesia dan AS

Webinar MIPI Mengulas Komparasi Pemerintahan Indonesia dan AS
Ketum MIPI Bahtiar saat membuka webinar "Studi Komparasi Konstruksi Sistem Pemerintahan Indonesia vs Amerika Serikat (AS)", Sabtu (18/3). Foto: tangkapan layar zoom

jpnn.com - JAKARTA - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar Memahami Ilmu Pemerintahan Sesi 9 bertema "Studi Komparasi Konstruksi Sistem Pemerintahan Indonesia vs Amerika Serikat (AS)", Sabtu (18/3).

Webinar yang dimoderatori oleh Aprilianita Putri ini menghadirkan narasumber tunggal Direktur Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta/Dewan Pakar PP MIPI Nurliah Nurdin.

Ketua Umum (Ketum) MIPI Bahtiar saat membuka webinar mengatakan, lebih dari 200 negara di dunia dan lebih dari 170 negara yang diakui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki sistem dan tata kelolanya sendiri.

Sistem demokrasi merupakan sistem umum yang diterapkan di banyak negara.

Bahtiar mengatakan, tema webinar ini karena komparasi merupakan metode pencerahan ilmu yang logis dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pemerintahan.

“Dengan membanding-bandingkan, dengan metodologi tertentu, analisis tertentu, itu ilmu pemerintahan akan berkembang. Kita juga bisa akan mengukur baik buruknya, kelemahan dan kelebihannya. Tentu tidak ada praktik sistem yang sama di seluruh dunia, karena manusia ini dilayani oleh tiap negara, tiap pemerintahan juga beda-beda,” ujar Bahtiar, yang saat ini menduduki jabatan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar.

Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan, setiap negara memiliki latar belakang sosiologis, antropologis, sejarah, politik, hingga nilai kebatinan yang berbeda.

Seperti Indonesia juga memiliki sistem yang berbeda di setiap daerah. Sistem pemerintahan di daerah ada yang memiliki otonominya sendiri, meskipun secara garis besar semua daerah bersatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketum MIPI Bahtiar mengatakan setiap negara memiliki latar belakang sosiologis, antropologis, sejarah, politik, hingga nilai kebatinan yang berbeda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News