Webinar MIPI Ungkap 5 Penyebab Pendaftaran Calon Anggota DPD RI Sepi Peminat

jpnn.com - JAKARTA – Webinar MIPI Ungkap 5 Penyebab Pendaftaran Calon Anggota DPD Sepi Peminat.
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar bertema “Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia 2024-2029, Mengapa Sepi?”, Sabtu (17/12).
Webinar menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Totok Hariyono, Guru Besar Ilmu Politik Ramlan Surbakti, Dewan Pakar PP MIPI Muhammad, dan Dosen Ilmu Politik dan Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi Ferry Daud Liando.
Ketua Umum MIPI Bahtiar saat membuka webinar mengatakan, tema tersebut diangkat untuk membahas antusiasme masyarakat yang dinilai rendah terhadap pendaftaran calon DPD RI di Pemilu 2024.
Bahtiar mengatakan, tema ini penting karena dapat menjadi bahan pertimbangan dalam regulasi pemilu.
“Sebab Indonesia menganut sistem bikameral dan karena itu DPD juga merupakan representasi daerah provinsi,” jelas Bahtiar.
Para narasumber menyampaikan sejumlah penyebab pendaftaran calon anggota DPD masih sepi peminat.
1. Sepi Karena Masih Awal Masa Pendaftaran
Anggota Bawaslu Totok Hariyono menerangkan, kondisi sepi peminat di masa awal pendaftaran DPD RI memang sudah lumrah.
Pemilu 2024: Webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia atau MIPI mengulas penyebab pendaftaran calon anggota DPD RI sepi peminat.
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Senator NTT Abraham Liyanto Luncurkan Buku Keempat
- Senator Abraham Liyanto: Segera Implementasikan Guru PPPK Dapat Mengajar di Sekolah Swasta
- Tanggapi Ajakan Berpindah Warga Negara, Sultan: Kabur Apalagi Menyerah Bukan DNA Pemuda Indonesia
- PPUU DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja di Jatim, Nih Agendanya
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien