Wewenang Kejaksaan Digugat ke MK, GP Anshor Nilai Perang Lawan Korupsi Berhenti
Jumat, 09 Juni 2023 – 10:08 WIB
Bagi Habib Qodir, gugatan tersebut pun kontraproduktif dengan visi bersama masyarakat dan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
"Artinya, pihak-pihak itu tidak menginginkan pemberantasan korupsi bisa dijalankan dengan baik di negeri ini," tegasnya.
Habib Qodir pun mengingat instrumen kejaksaan berdiri di seluruh daerah hingga kabupaten/kota. Jika permohonan itu dikabulkan MK, dikhawatirkan kasus-kasus korupsi di daerah bakal kian merajalela.
"Ya, itu dia. Kejaksaan ini punya prestasi, kinerja baik dalam pemberantasan korupsi. Kita enggak melihat ini cuma di pusat dalam penyidikan kasus korupsi atau megaskandal, tetapi juga di daerah-daerah," kata Habib Qodir.(mcr10/jpnn)
Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda (LBH GP) Ansor mengecam upaya mengamputasi kewenangan 'Korps Adhyaksa' dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi (tipikor)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
BERITA TERKAIT
- Aktivis Anti Korupsi Dukung Penuh Cabup-Cawabup Mimika JOEL
- Pengamat Hardjuno Soroti Langkah DPR Memasukkan RUU Tax Amnesty ke Prolegnas 2024
- Kasus SPPD Fiktif, Polda Riau Sita Rumah Diduga Milik Bang Uun
- Periksa Suami Airin terkait Korupsi, Kejati Banten Dituding Lakukan Politisasi Hukum
- Kejari Batam Tahan 2 Tersangka Korupsi Pengelolaan Anggaran RSUD Embung Fatimah
- Jaksa Panggil Suami Airin dan Ketua DPRD Banten terkait Dugaan Korupsi