JPNN.com 
Wibawa Pemerintahan Prabowo Dipertanyakan Setelah Terbit Instruksi Megawati
Sebelumnya, Megawati memerintahkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retret oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal demikian seperti tertuang dalam instruksi harian dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025.
Megawati menandatangani langsung surat tersebut yang ditujukan ke kepada para kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian tertulis dalam instruksi harian yang ditandatangani Megawati, Kamis kemarin.
Adapun, kebijakan menunda kepala dan wakil kepala daerah diterbitkan setelah mencermati dinamika politik nasional.
Terlebih lagi, langkah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis ini yang kental muatan kriminalisasi hukum.
"Khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto," demikian dalam instruksi harian. (ast/jpnn)
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai wibawa pemerintah era Prabowo Subianto dipertanyakan setelah terbit hal ini.
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan
- Soal Band Sukatani, Rampai Nusantara Menilai Kapolri Sangat Terbuka dengan Kritik
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Hasto Ditahan KPK, Said Tegaskan tidak Ada Pergantian Sekjen PDIP
- 5 Berita Terpopuler: Ada Info Penting soal PPPK, Seleksi Tahap 3 Mendesak, Ada yang Terancam Hilang
- Begini Kalimat Masinton Tanggapi Instruksi Megawati soal Retret, Mantap!
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
