Percepatan Pembangunan

Menurut mantan presenter TV ini, Jokowi sudah on the right track untuk membangun NTT, karena itu perhatian kepada NTT tidak boleh kendor, malahan harus ditingkatkan. Artinya, setelah dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024, Jokowi-Prof Ma’ruf Amin harus melakukan akselerasi, percepatan pembangunan dan pemerataan keadilan.

Ansy membeberkan Realitas NTT saat ini yang mengalami tiga persoalan mendasar: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang berakibat buruk bagi adanya fakta kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT 2010-2018, Propinsi Nusa Tenggara Timur selalu menempati rangking di atas 30 besar dari 34 Provinsi. Posisi ini boleh dibilang posisi terakhir di atas Provinsi Papua dan Papua Barat.

Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat yang tercermin pada tingginya angka balita kurang gizi dan gizi buruk, tingginya angka stunting (anak pendek) dan berbagai masalah kesehatan dasar masyarakat. Data kesehatan terakhir menunjukkan dari populasi stunting terbesar di Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat. Juga rendahnya PDRB per kapita tercermin pada rendahnya daya beli masyarakat. Dalam dimensi ekonomi, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk NTT pada tahun 2017 tercatat hanya Rp 681.484 per bulan, sedangkan rata-rata nasional sudah mencapai Rp 1.036.497 per bulan atau 152 persen lebih tinggi dari NTT.

Menurutnya, hal ini berimbas pada adanya kemiskinan di NTT. Kemiskinan di NTT pada angka 21,09 persen, meningkat 0,06 persen jika dibandingkan dengan September 2018 atau dengan kata lain jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT Maret 2019 sebanyak 1.146.320 orang, meningkat 12.210 orang. Angka kemiskinan turut berpengaruh pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi NTT pada Februari 2019 mengalami kenaikan 3,10% dibandingkan Februari 2018 dan Agustus 2018 dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,12% poin dan 0,09% poin.

Tingkat pengangguran terbuka di NTT juga mengalami peningkatan mencapai 3%. Ketiadaan lapangan pekerjaan membuat banyak orang yang merantau ke luar negeri (yang kemudian membuka jalan adanya human trafficking dan penyebaran HIV/AIDS),” ungkap Ansy.

Karena itu, Ansy bependapat bahwa Jokowi selama periode kedua fokus pada pemberdayaan kerakyatan, terutama masyarakat NTT di wilayah pedesaan. Karena masyarakat NTT yang miskin umumnya berada di pedesaan. Diketahui bahwa persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 24,65 persen, naik menjadi 24,91persen pada Maret 2019.