Wilayah Yang Diduga Dicaplok Kaya Timah dan Migas

Hasanuddin menuturkan, batas perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Camar Wulan dan Tanjung Datu sejatinya sudah tidak ada masalah. Bahkan, sambungnya, Malaysia sudah tidak mempermasalahkan kawasan ini jika mengacu pada garis batas peta yang sudah ada sebelumnya. Yaitu, peta Belanda Van Doorn yang dirilis pada 1906, peta Sambas Borneo (Bernomor : N 120 E 10908/40 Greenwind), dan peta Federated Malay State  Survey yang dikeluarkan tahun 1935.

Sayangnya, kata Hasanuddin, dalam perkembangan selanjutnya pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat perjanjian atau MoU antar tim Border Comeete kedua negara. Nah, dalam MoU inilah adanya perubahan garis batas dengan menempatkan patok-patok baru. "Dimana patok-patok ini ternyata tidak sesuai dengan garis perbatasan di tiga peta tadi," ujarnya.

Dia menganggap, kejadian ini adalah kelalaian pemerintah Indonesia. Akibatnya, Indonesia disebut kehilangan sekitar 1.490 hektar wilayah daratan di Camar Wulan. Selain itu perairan di Tanjung Datu menyusut sekitar 80 ribu meter persegi.

Di bagian lain, pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopulhukam) kemarin langsung menggelar rapat lintas kementerian untuk membahas perkembangan pencaplokan wilayah oleh Malaysia. Diantara yang hadir dalam pertemuan itu adalah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, serta Menkopolhukam Djoko Suyanto sekaligus memimpin rapat. Pertemuan ini sekaligus mempersiapkan materi pertemuan dengan Komisi I DPR yang rencananya digelar hari ini (11/10).