Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan Dianggap Sudah Tak Layak jadi Menteri
jpnn.com, JAKARTA - Analis Politik Universitas Islam Indonesia (UII) Geradi Yudhistira menilai Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan sudah tidak pantas lagi masuk dalam kabinet, yang akan dibentuk Joko Widodo alias Jokowi di periode kedua pemerintahannya.
Geradi juga berharap Jokowi tidak merangkul menteri-menteri yang kinerja buruk saat menjadi pembantu presiden di Kabinet Jilid I.
"Ya sudahlah Pak Jokowi nggak usah percaya lagi dengan timnya sekarang. Ini buruk sekali, saya pikir ini yang harus diganti, demokrasi terancam," ucap Geradi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/10).
Menko Polhukam saat ini, Wiranto menjadi salah satu sorotannya. Menurut Geradi, Wiranto telah telanjur dianggap sebagai musuh oleh sejumlah pihak, sejak 1998 hingga 2019.
"Di medsos ada yang menyatakan dari dulu zaman 98 sampai dengan 2019 ini musuhnya tetap sama, Wiranto," katanya.
Geradi berharap Presiden Jokowi tidak melibatkan Wiranto dalam pemerintahannya di periode kedua.
Bukan hanya Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan juga tak lepas dari sorotan Geradi. Luhut yang dianggap sebagai menteri segala urusan. "Saya mau minta kepada Pak Jokowi, satu Pak Wiranto. Yang kedua LBP, jangan diberikan porsi lagi untuk mengatur negara," tegasnya.
Geradi mengatakan, kedua sosok tersebut tidak bisa mengatur manajemen konflik secara baik. Misalnya kata Geradi seringnya blunder saat mengambil kebijakan yang tidak dibutuhkan. "Berapa kali kan blunder, kebijakan itu diambil tidak dengan kebutuhan, matiin internet terus statement-statement seperti itu terus korban terserah mau menyebut korban atau enggak itu terserah. Itu korban di Papua, buruk sekali manajemen konfliknya," paparnya.
Geradi Yudhistira menilai Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan sudah tidak pantas lagi masuk dalam kabinet.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto