Wiranto Galang Poros Kebenaran

Lebih lanjut Roy BB Janis mengatakan, kecurangan itu bukan saja saat pencoblosan surat suara tetapi juga sudah dilakukan sejak menyusun aturan perundang-undangannya di DPR. “Contohnya aturan soal `parliamentary treshold` itu sudah merupakan perampokkan terhadap hak-hak parpol," kata dia.

Apalagi, tambah Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III itu bahwa pemilu 2009 itu dilegitimasi dengan peraturan yang merugikan rakyat. Bahkan lembaga yang diharapkan netral dalam menangani sengketa pemilu seperti Mahkamah Konstitusi (MK) malah tidak memberikan yang terbaik

buat rakyat. “Hendaknya, MK diganti dengan hakim-hakim yang punya hati nurani. Sebab sejatinya, MK itu dibentuk untuk mengeluarkan keputusan yang adil, tapi ini malah merugikan rakyat,” tukas Roy Janis.Sedangkan Choirul Anam menyatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan menang dengan cara-cara yang tidak benar, apalagi kalah dengan cara yang juga tidak benar.

 

Ditegaskannya bahwa apabila setiap parpol peserta pemilu diwajibkan berikrar agar siap untuk menang dan siap pula untuk kalah, maka KPU juga harus berikrar membuat daftar pemilih tetap (DPT) yang juga benar. “Karena jika sejak awal DPT itu tidak benar, maka pemilu juga sudah pasti bakal berperkara," tegasnya. Hal sama juga disampaikan Imam Addaruqutni bahwa kebenaran di negeri ini sudah nyaris rontok, maka diperlukan upaya-upaya untuk menegakkannya kembali. “Jika tidak ada kekuatan untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran saat ini, maka tamatlah riwayat demokrasi di Indonesia,” ujarnya.