Wiranto Heran Dugaan Pelanggaran HAM Prabowo Selalu Diungkit Menjelang Pilpres
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Jenderal (Purn) Wiranto mengaku heran dengan pihak-pihak yang terus memunculkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Prabowo menjelang pilpres.
Wiranto mengatakan isu tersebut bahkan dimanfaatkan sebagai pembunuhan karakter terhadap Prabowo.
"Saya sendiri juga merasa heran tatkala menjelang pemilu selalu saja dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, yang diarahkan kepada para prajurit TNI termasuk saya, Pak Prabowo, selalu saja diungkit-ungkit kembali, dimunculkan kembali, bahkan dijadikan character assasination," ujar Wiranto dalam keterangan video yang diterima JPNN.com, Senin (11/12).
Dia menegaskan isu pelanggaran HAM yakni penculikan aktivis itu sudah berlangsung lama, yakni pada 1998 lalu saat Prabowo memimpin Komando Pasukan Khusus TNI AD, sementara dirinya menjabat sebagai Panglima TNI.
Dia menjelaskan perbuatan satu aparat tertentu di masa lalu hanya dapat dinilai dan diukur dengan norma hukum, kondisi sosial politik, dan situasi negara saat itu.
Menurut Wiranto, isu itu menjadi tidak relevan, tidak adil, dan tidak benar tatkala keadaan masa lalu dicoba untuk diukur dan dinilai dengan norma hukum dan situasi negara saat ini.
"Bahkan, dijadikan black campaign," ucapnya.
Wiranto sebagai mantan Panglima TNI menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh prajurit TNI selalu bertumpu kepada jiwa sapta marga sebagai patriot Indonesia.
Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran, Wiranto mengaku heran dengan pihak yang terus memunculkan dugaan pelanggaran HAM oleh Prabowo menjelang pilpres.
- Prabowo Bakal Berkantor dan Kerja di IKN pada 2028
- Chandra Soroti Arah Kebijakan Amnesti 44 Ribu Narapidana Era Prabowo
- Prabowo Usul Pengampunan Koruptor, Nasir Djamil Singgung Inisiatif Menteri
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Pemerintah Siapkan Juru Masak untuk Makan Bergizi Gratis
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM