Wiranto: Indonesia Sedang Sakit
Minggu, 05 Agustus 2012 – 01:26 WIB
Djaali juga mengkritik kondisi yang dialami dosen. Setiap tahun, setiap dosen harus mengisi borang kinerja melalui internet ke DIKTI. Ia mengatakan, bagaimana mungkin DIKTI yang ada di Jakarta akan menilai dosen yang ada di Makassar dan daerah lainnya. Lalu apa fungsi dekan atau rektor jika tak diberikan wewenang untuk memberikan penilaian kinerja terdapat setiap dosennya.
"Belum lagi dosen yang ingin menjadi profesor dan guru besar. Kini mereka dipersulit dengan sekelumit syarat seperti penerbitan karya ilmiah pada jurnal yang diakui termasuk jurnal internasional. Sungguh, kini hanya berkutak pada sekelumit kebijakan yang justru tak memberikan kejelasan," ujarnya.
Djaali bahkan menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia gagal totol dalam mewujudkan pendidikan yang maksimal. Bersamaan dengan kuatnya keinginan meningkatkan mutu pendidikan yang didukung oleh peningkatan komitmen untuk melipatgandakan dana pendidikan nasional, akhlak anak bangsa makin memprihatinkan, bahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga tidak terinternalisasi secara memadai.
Sekretaris API Sulsel, Prof Alimin Maidin yang hadir dalam diskusi mempertanyakan tentang apa yang mesti dilakukan untuk mengambalikan kondisi bangsa yang sedang sakit ini. Menanggapi hal itu, Wiranto mengatakan tentu peminpin Indonesia nantinya harus yang mengerti masalah dan berani bertindak. "Intinya, pemimpin Indonesia nantinya adalah pemimpin yang bersih dan bebas dari segala kepentingan," ungkap Wiranto. (fajar)
MAKASSAR -- Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto menilai masih terlalu banyak kebijakan publik yang tidak mencerminkan kehendak rakyat tanpa memberikan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Prabowo Tak Diundang ke HUT PDIP, tetapi Bakal Diminta Hadir Pas Kongres
- Raih 3 Juta Lebih Suara, Andra Soni-Dimyati Ditetapkan jadi Gubernur & Wagub Terpilih Banten
- Gelar HUT ke-52 di Sekolah Partai, PDIP Lakukan dengan Konsep Seperti Ini
- Kongres V Bakal Tindak Lanjuti Hasil Rakernas Soal Penetapan Megawati Jadi Ketum PDIP
- Tim Hukum DIA Bakal Bongkar Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- KPU Jakarta Resmi Menetapkan Pramono-Rano Sebagai Gubernur dan Wagub Jakarta