Wiranto: Mana Dia? Di Depan? Tidak Ada, Hilang, Pengecut
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukkam) Wiranto meminta semua pihak terkait Pilpres 2019 mengedepankan komunikasi, musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum 2019.
“Kalau rusuh, ada konflik, yang rugi siapa? Kita semua. Makanya saya heran dengan orang-orang yang ingin membuat rusuh negeri ini, apalagi (jika itu) tokoh-tokoh,” kata Wiranto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).
Wiranto mengingatkan kalau negeri ini rusuh maka yang rugi adalah seluruh rakyat Indonesia. Mantan Panglima ABRI itu mengatakan kerusuhan akan membuat negeri ini menjadi mundur. Karena itu, Wiranto menegaskan aparat keamanan mati-matian menjaga negeri ini agar jangan sampai rusuh.
“Makanya saya heran ada tokoh yang mengompori masyarakat, dorong-dorong masyarakat untuk demonstrasi. Nah, setelah masyarakat dengan pendemonya terjadi benturan, mana dia? Di depan dia? Tidak ada, hilang,” jelas dia.
BACA JUGA: 2 Hal Penting Dibahas Prabowo setelah MK Baca Putusan Sengketa Pilpres
Wiranto berujar tokoh seperti itu pengecut karena setelah menghasut rakyat menghilang. Dia menegaskan, hal itu merupakan sikap yang tidak nasionalis, karena membuat kondisi nasional terganggu, terancam, dan sama saja tidak sayang dengan negeri ini.
“Sukanya rusuh, bagaimana itu? Jangan sampai dibiarkan yang seperti itu. Mari doakan dan jaga, lusa (pengumuman putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019, Kamis (27/6) dalam suasana damai. Ingat, hormati hukum,” ungkap mantan Panglima ABRI itu. (boy/jpnn)
Simak juga video paling banyak dicari:
Wiranto mengajak semua pihak menjaga situasi saat pengumuman putusan sidang sengketa Pilpres 2019 nanti dalam suasana damai.
Redaktur & Reporter : Boy
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK
- Pak Luhut Dapat Tambahan Jabatan Khusus, Selamat
- Prabowo Lantik 7 Penasihat Presiden, Ada Wiranto hingga Luhut Binsar
- Disidang eks Hakim MK Lewat Mahkamah Partai PDIP, Tia Rahmania Terbukti Mengalihkan Suara Partai
- Dianggap Tak Mengatur Hukuman Pejabat Daerah dan TNI-Polri, UU Pilkada Digugat ke MK