Wiranto Perintahkan Kader Lindungi KPK

Seperti data yang dilansir Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dalam kurun waktu 2004 hingga September 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis untuk penyelidikan hukum pejabat negara dalam berbagai kasus.

Lebih dari separuh diantaranya adalah pejabat dari Partai Politik dengan tiga besarnya berasal dari Partai Golkar (64 Orang), PDIP (32 Orang) dan Partai Demokrat (20 Orang)

Sementara itu Anggota Komisi III DPR Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding,  menegaskan bahwa apa yang ingin dilakukan fraksinya adalah memerkuat kewenangan KPK. 

“Dalam beberapa rapat dengan KPK kami dari Fraksi Hanura menilai perlu ada penguatan kewenangan yang dimiliki KPK, itulah konteks kami untuk memperkuat UU KPK tersebut,” katanya. (boy/jpnn)