Wiranto Soroti Pejabat Pemerintah Bermoral Rendah

jpnn.com - TEGAL - Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto mengaku miris dengan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang 318 dari 524 kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa banyak pejabat pemerintah tak punya hati nurani.
"Saya merasa miris dengan merosotnya moral pejabat pemerintah,” kata Wiranto saat berkampanye di depan ribuan pendukungnya di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu (30/3).
Wiranto menilai maraknya kepala daerah yang tersangkut korupsi itu karena pengambilan kebijakan tidak menggunakan hati nurani. Akibatnya, kata mantan Panglima ABRI itu, rakyat yang menjadi korban.
Tak hanya itu, kata Wiranto, banyaknya kepala daerah yang korup disebabkan adanya intervensi dari kepentingan lain saat mereka menjabat. Kebanyakan, lanjutnya, kepala daerah yang korup karena mereka merangkap jabatan. "Banyak mereka yang duduk di pemerintahan dan jadi petinggi partai," kata dia.
Nah, saat menjadi pejabat daerah, mereka berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan kelompok dan partainya, bukan demi kepentingan rakyatnya. "Makanya, jangan jadi pemimpin kalau tidak bisa berbuat adil untuk masyarakat," tandas Wiranto yang langsung disambut sorak ribuan pendukungnya. (mas/jpnn)
TEGAL - Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto mengaku miris dengan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang 318 dari 524 kepala daerah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bea Cukai Musnahkan Rokok dan MMEA Ilegal Bernilai Rp 20,1 Miliar di Cirebon
- Hasil Audit, Sebegini Jumlah Peserta Seleksi PPPK Tahap 1 Dibatalkan Kelulusannya
- Bocah 6 Tahun Tewas Terjepit Pipa Kolam Renang di Garut
- Lewat Retret Kepala Daerah, Prabowo Dinilai Sedang Menghancurkan Demokrasi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan